Menanti Kemajuan Pendidikan di Era Pemerintahan Prabowo

Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Jakarta – NELSON Rolihlahla Mandela, tokoh revolusioner antiapartheid, Presiden Afrika Selatan (1994-1999) pernah berkata, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Mengacu ke kebenaran pernyataan tersebut, maka kita mengharapkan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto kelak bisa membawa kemajuan bagi bidang pendidikan Indonesia.

Kita berharap, dengan pendidikan yang maju, Indonesia bisa meraih Visi Indonesia 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur kemajuan.

Melalui pendidikan yang maju, kita juga memiliki harapan untuk meraih ‘Mimpi Indonesia 2085”, yaitu NKRI dengan :

(1) Sumber daya manusia (SDM) yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia;

(2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika;

(3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia;

(4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi;

(5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia;

(6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan

(7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan kata lain, melalui pendidikan yang maju, Indonesia dapat mewujudkan tujuan NRI sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Banyak Pekerjaan Rumah

Prabowo menerima estafet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (2014-2024) dalam kondisi ‘business as usual’, ada banyak kemajuan, tetapi juga banyak hal yang belum tuntas dikerjakan.

Di bidang pendidikan, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mewariskan Kurikulum Merdeka dalam keadaan yang ‘masih mengambang’ karena belum teruji benar keunggulannya.

Menurut situs resmi Kemendikburistek, Kurikulum Merdeka diluncurkan pada 11 Februari 2022 menggantikan Kurikulum 2023 yang juga tidak tuntas diterapkan di seluruh tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Kurikulum Merdeka diterapkan karena temuan Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) mengungkapkan bahwa 70 persen siswa usia 15 tahun memiliki keterampilan yang rendah dalam membaca dasar dan menerapkan konsep matematika.

Skor PISA juga menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir ada kesenjangan signifikan dalam hasil pembelajaran di antara berbagai lokasi dan kategori sosial ekonomi. Hal ini diperburuk pandemi Covid-19. Namun, setelah memberlakukan Kurikulum Merdeka selama 31 bulan, sektor pendidikan Indonesia belum mencapai kemajuan signifikan.

Dengan demikian, Pemerintahan Prabowo menerima PR yang tidak rampung. Pertama, terkait penerapan Kurikulum Merdeka. Kedua, perbaikan infrastruktur pendidikan (gedung sekolah) yang dalam kondisi rusak, baik rusak berat maupun rusak sedang/ringan.

Kemendikbudristek mencatat, hingga semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, Indonesia memiliki 436.707 sekolah, dari tingkat PAU hingga SMA/K. Sementara itu, data BPS merincikan, pada tahun ajaran 2021/2022, kondisi gedung SD yang rusak (39,39 persen), dan rusak ringan/sedang (60,60 persen). Gedung SMP yang dalam kondisi rusak (26,70 persen), dan rusak ringan/sedang (53,30 persen). Gedung SMA yang dalam kondisi rusak (54,97 persen), dan rusak ringan/sedang (45,03 persen). Lalu, gedung SMK yang dalam kondisi rusak (54,77 persen), sedangkan yang rusak ringan/sedang (45,23 persen).

Pembiayaan pendidikan adalah PR berikutnya. Hingga 2024, Kemendikbudristek berjuang melaksanakan sejumlah program prioritas pendidikan, dan semua itu menelan biaya sangat besar.

Untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kemendikbudristek menargetkan 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,9 triliun.

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp 107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,7 miliar. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan biaya sebesar Rp 17 juta per guru.

Program Bantuan Operasional Satuan (BOS)

Program Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan menelan anggaran sebesar Rp 59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp 53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp 1,6 triliun.

Menerima limpahan PR yang sedemikian besarnya, apa yang akan dilakukan Pemerintahan Prabowo?

Hingga kini, kita belum memiliki gambaran yang cukup jelas apa yang menjadi program prioritas Pemerintahan Prabowo dalam bidang pendidikan.

Namun, pada kampanye Pilpres 2024 lalu, Prabowo-Gibran telah menyampaikan visi-misi di pendidikan sebagai berikut: Pertama, mengadakan program Dana Abadi Pesantren untuk mencetak santri unggul berkualitas. Kedua, melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar yang menyasar pada kualitas pengajar, pendidik dan murid, serta memperluas cakupan program hingga ke perguruan tinggi.

Ketiga, melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar untuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain dan perguruan tinggi. Keempat, meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1,5-2,0 persen dari PDB dalam 5 tahun. Kelima, menyediakan Beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru dan buruh (jenjang pendidikan S1-S3).

Keenam, membangun sistem perpustakaan digital dan teman-teman diskusi untuk mendorong literasi masyarakat. Ketujuh, mengharuskan bacaan-bacaan wajib Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sejarah, sastra, budaya dan filsafat. Kedelapan, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah dan yayasan.

Kesembilan, meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia, salah satunya menitikberatkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global. Kesepuluh, membuka lebih banyak fakultas ilmu pendidikan yang diberikan subsidi dari pemerintah sehingga uang kuliah lebih murah, serta dosen-dosen diberikan kompensasi lebih tinggi daripada pengajar di fakultas lain. Selain itu, Prabowo-Gibran juga menawarkan program makan gratis yang menelan biaya Rp 450 trilun per tahun dengan asumsi harga satu porsi manakan Rp 15.000.

Dalam bidang infrastruktur pendidikan, Prabowo-Gibran memang berencana mengadakan perpustakaan digital, tetapi belum menyinggung program perbaikan gedung sekolah yang rusak. Visi-misi, dan program ambisius memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah mengindikasikan bahwa Pemerintahan Prabowo menaruh perhatian ‘serius’ pada pembangunan sektor pendidikan. Kita menaruh harapan besar kepada Pemerintahan Prabowo karena pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan anggaran Rp 722,6 triliun untuk membiayai fungsi pendidikan tahun 2025.

Pemerintah Joko Widodo menyatakan bahwa alokasi anggaran tersebut memenuhi mandat Pasal 49 UU Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Apabila Pemerintah Prabowo kemudian terus berpatok ke mandat Pasal 49 UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut, maka anggaran untuk fungsi pendidikan Indonesia ke depan akan terus bertambah selaras dengan semakin besarnya postur APBN kita.

Sistem Pendidikan

Sejatinya, di samping beberapa hal yang disebutkan di atas, kemajuan bidang pendidikan nasional sangat ditentukan oleh ketersediaan dan penerapan sistem pendidikan nasional yang efektif.

Perlu dicatat hasil Studi

hasil studi di berbagai negara menyebutkan bahwa sistem pendidikan di suatu negara sangat bergantung pada kepemimpinan dan kehendak politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Suatu negara yang tidak memiliki kepemimpinan yang baik dan berkualitas tidak dapat secara ‘tangensial’ memiliki sistem pendidikan yang baik dan mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan nasional.

Menurut Adegoroge (2013) “bentuk pendidikan yang dibutuhkan dunia pada abad ke-21 adalah pendidikan yang akan menekankan pengembangan ‘Makhluk Baru’ – manusia yang utuh dan terbungkus, yang pelatihannya tidak hanya didasarkan pada disiplin tetapi pada integrasi penuh dan internalisasi nilai-nilai manusia dan masyarakat serta rasa hormat terhadap lingkungan dalam suatu antarmuka holistik yang berupaya mencapai keadilan, pemerataan, dan perdamaian dunia”.

Dari perspektif ini, maka masa depan sistem pendidikan (kurikulum nasional) kita sangat bergantung pada kepemimpinan dan kehendak politik Prabowo-Gibran. Artinya, Prabowo-Gibran perlu melakukan asesmen secara komprehensif sebelum mengambil kebijakan terkait Kurikulum Merdeka yang sudah berjalan 31 bulan itu.

Asesmen komprehensif diperlukan untuk mengetahui apakah Kurikulum Merdeka sudah memadai dan dapat diandalkan untuk mengembangkan generasi muda Indonesia berkualitas ‘Makhluk Baru’?

Jika dari hasil asesmen itu, ternyata Kurikulum Merdeka belum cukup memadai, langkah apa yang perlu diambil? Menggantikannya dengan kurikulum yang baru, atau melakukan ‘pembobotan baru’ atas Kurikulum Merdeka itu? Ini PR yang harus dikerjakan paling utama oleh Menteri Pendidikan yang akan diangkat oleh Presiden Prabowo.

Bercermin pada negara Lain

Pada 2 April 2024 lalu, CEO World Magazine merilis kriteria dan hasil studinya mengenai negara mana yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia saat ini. Peringkat tersebut didasarkan pada tiga faktor yang sama-sama berbobot: sistem pendidikan publik yang maju, pendidikan berkualitas tinggi, dan apakah responden akan mempertimbangkan untuk berkuliah di universitas di negara tersebut.

Kombinasi sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan terdesentralisasi ke pemerintahan daerah prioritas tertinggi. Peringkat negara dengan sistem pendidikan terbaik adalah survei global berbasis persepsi tahunan yang memperhitungkan pendapat mahasiswa, profesional akademis, guru, profesor, eksekutif bisnis, dan pakar kebijakan pendidikan.

Survei tersebut dilakukan dari Januari hingga Maret 2024 dan menerima lebih dari 196.300 balasan. Untuk menentukan peringkat, para peneliti di majalah CEO World Magazine menyusun, menganalisis, dan membandingkan 93 negara dalam dua kategori utama: Kualitas dan Peluang. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk 2024, Inggris Raya memiliki sistem pendidikan yang paling berkembang di dunia. Posisi kedua hingga peringkat 10, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Swedia, Perancis, Denmark, Kanada, Jerman, dan Swiss. Sementara posisi 11 hingga 15, yakni Jepang, Israel, Finlandia, Taiwan, dan Singapura.

Adapun Indonesia berada pada peringkat ke-70 dari 93 negara yang disurvei dengan Indeks Kualitas 46,4 poin dan Indeks Peluang 42,97 poin dari skala 100 poin. Hasil studi ini menegaskan bahwa PR Pemerintah Prabowo di bidang pendidikan memang tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa Indonesia, tidak cukup hanya menaruh harapan, tetapi mendukung Pemerintahan Prabowo, dan berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk mempercepat kemajuan di bidang pendidikan.

Download aplikasi: https://kmp.im/app6